REKONSEPTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

By; Fawaidurrahman

PENDAHULUAN

Sering terdengar di kalangan masyarakat, lebih-lebih umat non-islam, bahwa Hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga, banyak klaim miring kepada negara-negara yang menerapkan sistem hukum Islam. Baik berupa tuduhan sebagai negara yang sarat dengan pelanggaran HAM ataupun sarang terorisme.

Di samping itu, pandangan umat Islam sendiri terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, lebih cenderung memposisikannya sebagai sistem hukum yang diadopsi dari Eropa.[1] Hal ini diperburuk lagi dengan sikap umat muslim Indonesia yang cenderung menonjolkan Islam sebagai entitas yang unik dan terpisah dari kebudayaan atau peradaban lain.[2]

Dengan demikian, ketika mereka memandang realitas hukum di Indonesia—yang mayoritas penduduknya beragama Islam—memakai sistem hukum ala Eropa, timbul banyak klaim yang menyatakan bahwa muslimin Indonesia telah meninggalkan syari’at Islam yang semestinya dijadikan sebagai landasan pengambilan hukum bagi pemeluknya.

Di sinilah makalah ini mencoba untuk menawarkan sebuah solusi sebagai langkah prefentif menuju hukum Islam yang senantiasa humanis dan jauh dari klaim negatif. Sebab, hukum Islam di Indonesia dibenturkan dengan tradisi (adat) yang sudah mendarah-daging. Sehingga, umat Islam di Nusantara ini dituntut untuk membentuk suatu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan adat-istiadat yang ada di masing-masing wilayah di Nusantara ini.

Prospek ini merupakan langkah awal dari keseluruhan cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional. Kenyataan bahwa selama ini umat Islam hanya mengikuti jalur pemikiran fiqh syafi’iyah, ternyata memberikan pengaruh terhadap pembaharuan dan nasib pemikiran hukum Islam di Indonesia.

ANALISA PEMBAHASAN

A. Logika Perkembangan Hukum Islam

Dalam Islam, hukum Islam pada dasarya merupakan aspek dari manifestasi penerapan hukum (istimbath al-ahkam) yang berbicara tentang eksoteris keagamaan yang bersifat legal formal. Sebelum pembukuan dan transformasi hukum islam dilakukan, penetapan hukum secara pasti (qath’iy) telah ditetapkan oleh (baca; dengan) Firman Allah dan Sabda Nabi. Dalam perkembangannya, aktivitas pencarian solusi hukum belum menemukan corak keragaman yang pluralistik dan dominasi untuk menerapakan konsep reaktualisasi hukum. Karena sumber hukum terus menggunakan prinsip-prinsip sosial secara utuh dan global.[3]

Namun, pengukuhan terhadap pemikiran dan penetapan hukum dalam mengaplikasikan metodologi hukum (manhaj al-hukmiyah) lambat laun mengalami perubahan yang cukup drastis. Dalam pelbagai kesempatan, penerapan hukum tersebut telah dilegalkan dengan sifat yang sekuler. Walaupun kemurnian teks yang dulunya telah terlegitimasi secara akurat, namun sosialisasi hukum tersebut telah tercebur dalam proses aktualisasi dan penerapannya yang keliru. Sehingga konfigurasi perdebatan para ulama banyak mengukuhkan suatu teks secara plural dalam kaitannya yang bersifat temporal. Transformasi zaman yang semakin konkrit, membuat para ulama harus merespons titik krusial hukum yang pada intinya dinilai pasti sebagai standar hukum yang kekal (khalidah) dengan adaptibelitas kondisi lingkungan.[4]

Munculnya gerakan aktualisasi dalam penerapan hukum fiqh, tidak disadari harus menempuh waktu yang cukup lama. Kesadaran ini memunculkan gejala baru dalam merepresentasikan kualitas suatu hukum. Sehingga banyak hukum legitimatif yang tidak didasari pada  pengaruh ijtihad ulama klasik. Frame yang mengaktifkan hukum secara rasional, terapan metodologis, modern dan aktual menyebabkan tendensi untuk mengakomodir pemahaman hukum Islam itu lebih lanjut. Sehingga tak salah, dewasa ini tumbuh pelbagai khilafiyah (perbedaan) baru dikalangan umat Islam. Dalam satu sisi, terdapat ulama yang menyimbolkan variabel hukum Islam yang mengkorelasikan dengan nilai-nilai modernitas. Namun, disisi lain, fakta kesejarahan yang menyentuh pada pemberlakuan hukum asal ulama klasik justru masih banyak direfleksikan oleh masyoritas umat muslim sebagai sumber referensi autentik (maraji’ al-ashliyah).

Secara faktual, penempatan simbol hukum Islam dalam pengambilannya yang bersifat aktual mengimplikasikan langgam wacana-wacana baru bermunculan. Wacana tersebut menjadi alternatif utama dalam membebankan fiqh sebagai basis syari’ah yang harus direaktualisasikan. Solusi yuridis yang diambil dalam pemaknaan fiqh dieksplanasikan dengan memunculkan kontrol wacana. Sehingga, penafsiran (interpretasi) hukum Islam lebih condong pada formula personalitas belaka, dengan tanpa mendominasi ketetapan hukum asal (klasik) yang pada konsekuensinya, mangaburkan pandangan terhadap hukum Islam itu sendiri. Lebih dari itu, simbol fiqh dengan makna “adaptif” secara luas tersebut, mengupayakan terpecahnya pluralitas metodologi istinbath hukum yang pada gilirannya merefleksikan disintegralitas ilmiah antar umat muslim.

Kalangan umat muslim modernis lebih bersikap apriori terhadap perspektif hukum klasik. Keinginan untuk memberlakukan hukum islam dengan mengangkat pada pengamalan realitas sosial, menegasikan aspek kontekstualisasi dari pemahaman dan konstitusi hukum islam. Timbulnya problem dehumanisasi materialistik dan kurangnya sinergi keadilan pada implemnetasi hukum Islam bersejajar dari deskripsi pemahaman mereka yang kabur.

Partisipasi individu umat Islam dalam merefleksikan ketetapan hukum didasarkan pada teori aplikatif yang bersumber dari Allah dan Rasul. Secara umum, kontekstualisasi hukum Islam mempunyai alasan logis dan target substansial dalam sosialisasi kemasyarakatan. Legitimasi hukum tersebut mengacu pada pemikiran ulama klasik yang produktif dan agresif merespons tujuan untuk maslahah lil ummah. Realita teori tersebut pada gilirannya dicoba untuk dijangkau oleh akal manusia secara nyata. Dengan memandang pada teori tersebut, ada beberapa ketetapan teori yang masih belum dijangkau oleh rasio. Alasan logis tersebut sering dinamai dengan illat (kausaefektif) atau munath al-hukm (poros hukum). Sikap talar dari teori ini berdampak pada minimnya penguasaan suatu hukum terutama pada bidang ibadah, sehingga kemurnian hukum yang logis tersebut menjadi dangkal dan banyak terjadi khilafiyah. Kendati pengembangan makna etimologis dari terminologi hukum Islam akan melahirkan pemahaman dua konsep dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu (telah ditetapkannya syarat-syarat mujtahid) dengan dalil yang terperinci.

B. Basis Implementasi Hukum Islam

Praktek konotasi hukum Islam berpredikat designer tatanan sosial umat muslim. Kesadaran memunculkan penafsiran Al-Qur’an pada zaman ulama klasik secara nyata telah jatuh dalam kondisi masyarakat yang serba relatif. Sebagai legal formal hukum, fiqh sebenarnya sangat terlibat dalam syari’ah yang lebih condong pada ideal-moral. Perbedaan yang mendasar ini menuntut gerak partisipasi sosial umat islam untuk senantiasa sejajar dengan kedua term itu. Hanya saja, praktek sosial lebih terspesifikasikan pada pola ibadah (spiritualitas). Konsensus ulama klasik mengenai ketetapan hukum, disadari belum menyentuh kondisi sosial kontemporer yang mengalami pelbagai perubahan.

Terlepas dari itu, tajuk fiqh telah sejak lama terpolarisasi dengan beberapa sumber hukum yang segnifikan. Logis bila beberapa sumber tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Status fiqh secara global telah diambil sesuai kriteria penetapannya dengan sumber tersebut. [5]

Kenyataan rasionalisasi mengargumenkan perputaran ketetapan hukum dan khazanah fiqh yang elaboratif. Problematika sosial yang terus berganti, menuntut upaya pemberlakuan dalil doktrinal dari agama islam, terutama fiqh itu sendiri. Munculnya pelbagai standar institusi yang didalamnya membentuk ketentuan-ketentuan normatif, juga merupakan manifestasi dari versi fuqaha untuk merespons ketentuan itu sejajar dengan pemahaman hukum fiqh.

Maka, upaya penafsiran kembali (renterpretasi) ini sebenarnya berawal dari implikasi fase-fase perubahan, baik yang bersifat kultural ataupun struktural. Melakukan penafsiran bukan melepas dari nash ketentuan qath’iy yang telah dilegitimasi. Namun, mencoba untuk mendialekkan dan menvariabelkan konsep dasar islam pada generalisasi analisis kualitatif. Mengingat kriteria calon mujtahid menjadi “minoritas” tersendiri bagi umat muslim masa kini. Jangkauan kriteria ini tentunya sangat sulit bagi generasi akhir yang dapat dideteksi gerak akademis dan pemikirannya. Sebab itu, kepercayaan mengadaptasikan dan apresisasi hukum islam dengan konkretasi fakta harus memandang dari konteks lain. Dengan tidak menjauh pada fakta kesejarahan, pengkajian terhadap tradis islam klasik perlu diniscayakan.

Namun, kepercayaan untuk mengkaji ulang pada persepsi hukum tidak dalam koridor syar’i, yang melegitimasi ketetapan-ketetapan ilahiyah (nash), tapi aksentuasinya lebih pada legalitas fiqh yang mendominasi pada kajian insaniyah. Tentunya, dasar ini tidak mengesampingkan perangkat-perangkat sifat manusia secara prinsipil yang bertajuk “mahal al-hkata’ wa al-nisyan”. Fiqh yang membackground kerangka ijtihadiyah para ulama klasik dengan sengaja dikolaborasikan dengan gerak dinamika modern yang selama ini merubah persoalan-persoalan klasik pada dunia yang serba baru.

Kunci hukum fiqh itu sebenarnya mengambil langkah konsep “al-muhafadzatu ‘ala al-qadim al-salih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah”. Khazanah pemikiran ulama klasik yang begitu progresif-produktif, merelevansikan penalaran argumentatif dari pemikiran kritis umat muslim yang berada dalam keadaan ini. Keautentikan hukum ijtihadiyah dapat terlihat jelas dari sisni, walaupun akan menghasilkan produk ketetapan fiqhiyah yang berbeda karena perbedaan kondisi dan situasi. Hal semacam inilah yang pada gilirannya merekonstruksi pemikiran (ijtihad) ulama untuk diambil ‘ibarahnya secara jelas.

Pandangan objektifitas pada suatu hukum melatarbelakangi upaya pengkajian kembali aspek sosiologis dari kehidupan islam klasik, terutama ketika mereka memandang tekstualitas Al-Qur’an dan Al-Hadits. Namun, sejatinya kontekstualisasi semacam ini masih tetap berpegang pada syari’at hukum yang bersifat tetap dan pasti, bukan terpaku pada pandangan fiqhiyah klasik yang cenderung adhoc dan parsial.

Muhammad Azhar (1996) mencoba menganalogikan prinsip-prinsip kajian islam dengan korelasi metodologi berfikir aliran Neomodernisme secara umum. Aliran ini merupakan ruang gerak norma-norma islam yang fungsinya mengintegralkan umat islam dalam ketetapan hukum syara’ yang berlaku. Perspektifnya dalam hal fiqh itu antara lain pertama, kajian objektif-ilmiah terhadap seluruh tradisi islam baik yang bersifat modern ataupun tradisional. Kedua, memahami perbedaan islam konseptual dengan islam aktual. Ketiga, melandaskan spiritualisme dan khazanah intelektual islam klasik dalam menggunakan metodologi pengkajian kontemporer. Keempat, menghapus pemahaman adhoc dan parsial dalam suatu hukum dan memaksimalkan tujuan komprehensif pada Al-Qur’an dari aspek sosiologis kronologis dan historis. Kelima, memahami Al-Qur’an sebagai ketetapan syari’ah yang pasti. Keenam, mensistematisasi metode penafsiran modernisme klasik. Ketujuh, menghubungkan antara diturunkannya Al-Qur’an (asbab al-nuzul), Al-Hadits (asbab al-wurud) dan situasi sekarang sebagai salah satu metode interpretasi (penafsiran).

Dengan metode penafsiran tersebut, formulasi hukum fiqh akan tetap berdasarkan pandangan pada Al-Qur’an dengan kebutuhan sosio-historis dewasa ini. Corak pemikiran semacam inilah menampilkan keeksisan sosok pemikir islam klasik (mujtahid) dalam menaruh sumbangan format hukum masa kini, terutama mengkorelasikan gerak pemahaman etika Al-Qur’an yang mengandung pelbagai aspek sosial.

PENUTUP

Produk pemikiran ulama klasik pada penetapan hukum secara fundamental masih perlu untuk dikaji secara kontekstual. Dengan tidak menutup formula hukum nash, merekonstruksi pemahaman modern terhadap fleksibelitasnya hukum Islam (terutama fiqh). Sehingga kita akan menemukan pengertian, implementasi fiqh yang inklusif dan tetap elastis pada zaman modern saat ini yang banyak tersentuh dengan problematika sosial yang baru pula.

Dengan demikian, akan tampak bahwa hukum Islam akan lebih berarti guna apabila ia dibiarkan hidup berkembang bebas di masyarakat, menjadi etika, sarana kontrol, dan pembebasan, serta emansipasi sosial, dan bukan sebaliknya. hal seperti tidak tidak harus menuntut hukum Islam menjadi hukum positif negara. Dus, menurut penulis sendiri, sejauh tidak ada upaya formulasi dan legalisasi hukum Islam (agama), negara berhak mengambil sebanyak-banyaknya substansi ajaran Islam (baik privat maupun publik).

Akhirnya, apoligia pro libro suo, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritis-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya. Wallahu A’lam


DAFTAR PUTAKA

Al-Asymani, Muhammad Said. Nalar Kritis Syari’ah. Yogyakarta: LKIS, 2004

Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: RM Books, 2007

Azizy, Qodri. Hukum Nasional. Jakarta: Teraju 2004

Budiono, Abdul Rachmad. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.

Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia. Yogyakarta: LkiS, 2005

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press,  Cet. 1986

Thontowi, Jawahir. Islam, Polotik, dan Hukum. Yogyakarta: Madyan Press, 2002

Yazid, Abu. Islam Akomodatif. Yogyakarta: LkiS, 2004


[1] Keteraangan lebih lengkap tentang adopsi hukum kriminal Indoneesia, baca Ahmad Suaedy,Islam dan Tranformasi Sosial: Pengalaman Pesantren” dalam Jurnal Katalis, No. 01/200,hal. 17.

 

[2] Asumsi ini searah dengan pemikiran Muhammad Ali tentang watak muslim klasik di Indonesia. Lihat, misalnya, Muhammad Ali, Teologi Plural-Multikulturalisme, (Jakarta: Kompas 2003) hal. 81.

[3] Hal-hal yang berkaitan dengan metode istinbath hukum Islam, bisa dibaca Abu Yazid, Islam Akomodatif, (Yogyakarta: LkiS, 2004) hal. 60

[4] Mengenai kritik situasi hukum Islam di Indonesia, lacak Al-Asymani, Muhammad Said. Nalar Kritis Syari’ah. (Yogyakarta: LKIS, 2004)

[5] Secara struktural, sumber itu antara lain Al-Qur’an, Al-Hadits, ijma’ al-ummah (ijma’) atau kesepakatan diantara para pakar ilmu-ilmu islam, dan qiyas al-mujtahid (qiyas) atau kesimpulan yang dibuat pakar hukum-hukum islam yang diakui yang akan menjelaskan kondisi tertentu agar memperoleh semacam kewenangan hukum.

By Fawaidurrahman Posted in Fikih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s