Khaled Abou el Fadl dan Otoritarianisme

oleh: fawaidurrahman

PROLOG

Hukum islam merupakan hukum yang berkaitan langsung dengan segala kegiatan manusia dengan sumber pokok al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam tataran teori, kontekstualisasi hukum islam telah banyak terekam dalam struktur peradaban manusia, baik klasik maupun kontemporer terutama bagi kalangan “mujtahid senior”. Di mana, dalam kerangka (frame) implementasi, upaya untuk menerjemahkan kembali hukum syari’at—yang dulunya nampak sebagai bagian yang cukup signifikan—masih terlihat titik kelemahannya secara fundamental. Dengan begitu, hukum islam yang merupakan salah satu cabang (furu’) daripada syari’at tersebut kemudian menjadi rencana sistematis untuk mengangkat dan mendialogkannya secara komunal aspek-aspek terpenting dalam logika keislaman.

Banyak wacana yang dialamatkan pada hukum islam, Noer Cholish Madjid misalnya, pernah menyebutkan bahwa hukum islam merupakan kompleksitas pemahaman keagamaan secara general yang berada dalam semangat keagamaannya. Sebagimana dalam surat At-Taubah ;122, terdapat satu adagium arab yang populer digunakan sebagai acuan prospek hukum islam, yaitu “tafaqquh fi al-din”. Disinilah letak perbedaan dalam memahami hukum Islam secara terapan (teoritik-aplikatif) bagi sebagian pemikir islam pada masa kontemporer. Kendati pola pikir ulama-ulama klasik telah menetapkan koridor umum sebagai pembatasan penalaran ketetapan hukum (al-hukmu al-qhat’iy).

Hukum islam, dalam perangkat metodologi ulama’ klasik merepresentasikan sebagai produk pemikiran (ijtihad) yang di dalamnya bersumber suatu hukum yang mengkordinir aktivitas manusia (‘amaliyah) dengan bukti-bukti yang komperhensif (dalalah al-tafsiliyah). Dengan ini, hukum islam telah membatasi dirinya sebagai suatu hukum yang pasti dan bersumber dari Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunah Rasul (Al-Hadits). Namun, benarkah fiqh telah merespons aspek-aspek mendasar dalam aktivitas manusia? Disinilah, kita akan melihat bagaimana hukum islam selayaknya dibarengi dengan sentuhan kritis terhadap wilayah-wilayah metodologis (manhaj) dan implementasinya (istimbath) dalam tataran sosial. Problem yang mendasar ini sebenarnya membawa dan menampilkan pemikiran kreatif dan produktif para ulama kontemporer. Sejurus dengan pemahaman ini, kisaran hukum islam terus disejajarkan dengan sikap fleksibelnya yang nyata dan daya pemahaman yang disesuaikan dengan keberadaan kondisi umat manusia.

Oleh karena itu, tekstualitas kemurnian hukum islam, masih tetap berpegang teguh (i’timad) dua konsep dasar tersebut. Semenjak pengaturan hukum islam dari tiga zaman sekaligus, zaman klasik (abad VII-XII), zaman pertengahan (abad XIII-XVIII) dan zaman kontemporer (abad XIX-sekarang), terlihat satu fase perubahan (regenerasi) yang cukup subtil. Kecenderungan relativitas pemikiran ulama kalsik dan pertengahan dilihat oleh Prof. Dr. Harun Nasution dalam makalahnya (1990) sebagai fokus utama kajian islam dengan pemahaman pola implementasi, metodologi dan pemikiran fase-fase tersebut. Pada zaman ulama klasik, metodologi penerapan hukum dilakukan dengan menggunakan sumber asli yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits, sehingga banyak dihasilkan ijtihad yang kualitatif. Maka konsepsi hukum legal formal telah benar-benar menemukan titik kausalitas antara sumber hukum itu sendiri dan objek implementasi. Pola pikir ini banyak diambil referensi (maraji’) oleh Umar ibn Khattab (sahabat Nabi) dan pelopor empat imam madzhab. Gerakan pola pikir demikian, telah merepresentasikan pemikiran rasional secara serius.

Sedangkan pemikiran zaman pertengahan, telah merubah alur gerak kerangka hukum itu sendiri. Mereka tidak secara langsung mengabsportif saringan Al-Qur’an dan Al-Hadits secara murni, akan tetapi lebih merelevansikan produk pemikiran ulama klasik. Sehingga uot put landasan hukum yang mereka legitimasikan kurang optimal dan cenderung dogmatis. Maka kekuatan logika penerapan hukum (istimbath al-ahkam) mengalami kebekuan (frozen).

Identifikasi penerapan hukum juga banyak dilakukan oleh ulama zaman modern. Mereka sering terpengaruh pola pikir ulama abad pertengahan yang bercorak parsial dan tradisonal. Walaupun ada sebagian yang sudah membangkitkan kembali produktifitas pemikiran rasional yang digunakan oleh ulama klasik. Penerapan teori hukum islam selalu mengalami upaya rekonstruksi pemikian asal suatu hukum. Sehingga, diakui kekayaan teori hukum islam dalam beberapa model implementatif telah dianalogikan dengan formula yang baru. Prinsip inilah yang sering disebut islam sebagai basis kaidah “perubahan hukum, disebabkan karena perubahan tempat dan zaman”.

Kendati demikian, problematika aktual dalam wacana sosial menuai kritik penalaran tekstualitas hukum islam yang nampaknya dinilai masih adhoc dan parsial. Akumulasi sistem fiqh keluar dari mekanisme asal yang semula terekam secara pasti di mayoritas negeri muslim. Kejanggalan yang bersifat struktural maupun kultural secara faktual membatasi ruang gerak hukum ilam asal yang sandaran tekstalitasnya masih berbentuk wujud klasikal. Selain itu, terdapat arah dukungan untuk memanifestasikan konsepsi islam yang dipandang dapat terealisir tujuan syara’ yang sebenarnya. Teknik logika penerapan sosial pada gilirannya mereduksi kemampuan hukum islam untuk merespons secara positif terhadap polemik sosial tersebut yang tengah berlangsung dan relatif  berkembang.

Mengacu pada pandangan diatas, tidak berlebihan jika tulisan ini diangkat dengan maksud menyikapi upaya hukum Islam dalam wilayah-wilayah sosial, melihat hukum ini telah banyak dikungkung dengan pemikiran progresif yang berlarut-larut dalam kontekstualisasinya secara bebas (liberal) sebagaimana ditawarkan oleh orientalis. Sejauh mana pemikiran produktif ulama klasik mengkolaborasi aspek sosial yang dimotori dengan responsif hukum islam secara benar dan konkrit, terutama dalam memunculkan wajah kualitas hukum islam yang inklusif dengan menyandarkan pendekatan salah satu tokoh hermeneutika Khaled Abou el Fadl.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Khaled dan Problem Otoritarianisme

Khaled Abou El Fadl merupakan Profesor Hukum Islam di UCLA, Amerika Serikat. Lulusan Yale dan Princeton  ini pernah pula mendalami studi keislaman di Kuwait dan Mesir. Sebagai seorang guru besar dalam hukum islam, Khaled memiliki keistimewaan yang jarang terlihat pada pemikir lain. Dia seorang sarjana fikih, dengan penguasaan yang mendalam serta erudisi yang mendalam dalam bidang pemikiran fikih klasik, tatapi dia terpenjara dalam fikih klasik tadi. Sebaliknya, ia mencoba melakukan reformasi internal dari dalam tradisi itu sendiri.

Tawaran konkret yang dia usung, bagi penulis, sangatlah layak untuk dijadikan pertimbangan dalam  proses istimbath hukum yang selama ini hanya terjebak kepada teori klasik yang tidak menutup kemungkinan kurang dapat menjawab tuntutan sosial yang selalu berubah sesuai dengan perubahan paradigma kultural yang bergulir dalam kehidupan manusia. Salah satu kajian hermeneutik adalah bagaimana merumuskan relasi antara teks (text) atau nash, penulis atau pengarang (author) dan pembaca (reader) dalam dinamika pergumulan pemikiran Islam. Seharusnya kekuasaan (otoritas) adalah mutlak menjadi hak Tuhan. Hanya Tuhanlah (author) yang tahu apa yang sebenarnya Ia kehendaki. Manusia (reader) hanya mampu memposisikan dirinya sebagai penafsir atas maksud teks yang diungkapkan Tuhan.

Dengan demikian yang paling relevan dan paling benar hanyalah keinginan pengarang. Namun pada prakteknya, acap kali terjadi individu dan institusi (reader) mencoba mengambil alih—untuk tidak menyebutnya merampas—otoritas Tuhan (author) dengan menempatkan dirinya atau lembaganya sebagai satu-satunya pemilik absolut sumber otoritas kebenaran dan menafikan pandangan yang dikemukan oleh penafsir lainnya . Disini terjadi proses perubahan secara instan yang sangat cepat dan mencolok, yaitu metamorfosis atau menyatunya reader dengan author, dalam arti reader tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri dan institusinya menjadi Tuhan (Author) yang tidak terbatas. Tidak berlebihan jika sikap otoritarianisme seperti ini dianggap sebagai tindakan despotisme dan penyelewengan yang nyata dari logika kebenaran Islam.

B. Signifikansi Hermeneutika dalam Hukum Islam

Praktek konotasi hukum islam berpredikat designer tatanan sosial umat muslim. Kesadaran memunculkan penafsiran Al-Qur’an pada zaman ulama klasik secara nyata telah jatuh dalam kondisi masyarakat yang serba relatif. Sebagai legal formal hukum, fiqh sebenarnya sangat terlibat dalam syari’ah yang lebih condong pada ideal-moral. Perbedaan yang mendasar ini menuntut gerak partisipasi sosial umat islam untuk senantiasa sejajar dengan kedua term itu. Hanya saja, praktek sosial lebih terspesifikasikan pada pola ibadah (spiritualitas). Konsensus ulama klasik mengenai ketetapan hukum, disadari belum menyentuh kondisi sosial kontemporer yang mengalami pelbagai perubahan.

Gerakan ketentuan hukum islam dalam hal ini, pada kenyatannya harus mendominasi pada pembaruan (tajdid) sosial islam. Integralitas hukum islam dan kondisi sosial banyak menimbulkan pemahaman islam yang menyimpang dari sudut pandang (perspektif) keagamaan. Konsep islam, saat ini telah dipolitisasi secara general pada dua hal yakni mu’malah dan ibadah. Kecenderungan itu patut dipertimbangkan pada koridor aktualisasi hukum itu sendiri. Olah karena itu, intensitas hukum islam yang bersifat relatif dan cenderung mengalami perubahan difungsikan secara rasional.

Kenyataan rasionalisasi mengasumsikan perputaran ketetapan hukum dan khazanah fikih elaboratif. Problematika sosial yang terus berganti, menuntut upaya pemberlakuan dalil doktrinal dari agama islam. Munculnya pelbagai standar institusi yang di dalamnya membentuk ketentuan-ketentuan normatif, juga merupakan manifestasi dari versi fuqaha untuk merespons ketentuan itu sejajar dengan pemahaman hukum.

Maka, upaya penafsiran kembali (renterpretasi) ini sebenarnya berawal dari implikasi fase-fase perubahan, baik yang bersifat kultural ataupun struktural. Melakukan penafsiran bukan melepas dari nash ketentuan qath’iy yang telah dilegitimasi. Namun, mencoba untuk mendialekkan dan memvariabelkan konsep dasar islam pada generalisasi analisis kualitatif. Mengingat kriteria calon mujtahid menjadi “minoritas” tersendiri bagi umat muslim masa kini. Jangkauan kriteria ini tentunya sangat sulit bagi generasi akhir yang dapat dideteksi gerak akademis dan pemikirannya. Sebab itu, kepercayaan mengadaptasikan dan apresiasi hukum islam dengan konkretisasi fakta harus memandang dari konteks lain. Dengan tidak menjauh pada fakta kesejarahan, pengkajian terhadap tradisi islam klasik perlu diniscayakan.

Namun, kepercayaan untuk mengkaji ulang pada persepsi hukum tidak dalam koridor syar’i, yang melegitimasi ketetapan-ketetapan ilahiyah (nash), tapi aksentuasinya lebih pada legalitas hukum yang mendominasi pada kajian insaniyah. Tentunya, dasar ini tidak mengesampingkan perangkat-perangkat sifat manusia secara prinsipil yang bertajuk “mahal al-hkata’ wa al-nisyan”. Hukum islam yang mem-background kerangka ijtihadiyah para ulama klasik dengan sengaja dikolaborasikan dengan gerak dinamika modern yang selama ini merubah persoalan-persoalan klasik pada dunia yang serba baru.

Kunci hukum islam itu sebenarnya mengambil langkah konsep “al-muhafadzatu ‘ala al-qadim al-salih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah”. Khazanah pemikiran ulama klasik yang begitu progresif-produktif, merelevansikan penalaran argumentatif dari pemikiran kritis umat muslim yang berada dalam keadaan ini. Keautentikan hukum ijtihadiyah dapat terlihat jelas dari sini, walaupun akan menghasilkan produk ketetapan fiqhiyah yang berbeda karena perbedaan kondisi dan situasi. Hal semacam inilah yang pada gilirannya merekonstruksi pemikiran (ijtihad) ulama untuk diambil ‘ibarahnya secara jelas.

Pandangan objektifitas pada suatu hukum melatarbelakangi upaya pengkajian kembali aspek sosiologis dari kehidupan islam klasik, terutama ketika mereka memandang tekstualitas al-Qur’an dan al-Hadits. Namun, sejatinya kontekstualisasi semacam ini masih tetap berpegang pada syari’at hukum yang bersifat tetap dan pasti, bukan terpaku pada pandangan fiqhiyah klasik yang cenderung adhoc dan parsial.

Di sinilah perlunya konsep hermeneutik untuk dijadikan sebagai alat untuk mengistimbathkan hukum islam mulai terasa. Dimana pola hubungan antara pengarang, teks, dan pembaca berada pada posisi masing-masing dan tidak simpang siur. Pembaca tetaplah pembaca. Dia memiliki fungsi yang tiada lain adalah menafsirkan dan mencoba menangkap pesan yang tertimbun di balik teks, dengan batasan tidak mencoba menyatakan bahwa hasil interpretasi yang ditemukan adalah sutu-satunya kebenaran dari maksud pesan pengarang teks.

Khaled dalam buku Atas Nama Tuhan memberikan rumusan yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu atau lembaga untuk meposisikan diri sebagai wakil Tuhan. Definisi wakil Tuhan menurutnya adalah individu atau lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh orang lain atau masyarakat–bukan  mengaku-ngaku dan memposisikan sendiri—karena memiliki kompetensi yang cukup dan dipercaya untuk memberikan fatwa sebagai sebuah penafsiran atas Kehendak Tuhan.

Di bawah ini adalah 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi wakil Tuhan dalam pandangan El- Fadl: Pertama, Kejujuran (honesty); adalah sikap tidak berpura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauhmana ilmu dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan. Kedua, Kesungguhan (diligence); adalah upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan dengan hak orang lain. Harus menghindari sikap yang dapat merugikan hak orang lain karena semakin besar pelanggaran terhadap orang lain semakin besar pula pertanggungjawaban di sisi Tuhan.

Ketiga, Kemenyeluruhan (comprehensiveness); adalah upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua nash yang relevan. Keempat, Rasionalitas (reasonableness); adalah upaya penafsiran dan analisa terhadap nash secara rasional.
Kelima, Pengendalian diri (self-restraint); Adalah tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Harus dibangun atas dasar “Wa Allah a’lamu bi ash-shawab” (Dan Tuhan lebih tahu yang terbaik).

EPILOQUE

Produk pemikiran ulama klasik pada penetapan hukum islam secara fundamental masih perlu untuk dikaji secara kontekstual. Dengan tidak menutup formula hukum nash, merekonstruksi pemahaman modern terhadap fleksibelitasnya hukum islam (terutama fiqh). Sehingga kita akan menemukan pengertian, implementasi fiqh yang inklusif dan tetap elastis pada zaman modern saat ini yang banyak tersentuh dengan problematika sosial yang baru pula.

Sentuhan hermeneutika dapat membantu kita dalam memposisikan sekat-sekat antara dunia pengarang (Tuhan), dunia teks (Nash), dan dunia pembaca (Manusia individu ataupun institusi). Hal ini penting untuk disadari bahwa manusai bebas mencari kebenaran bermain tafsir dengan teks, akan tetapi tidak patut untuk mengliam dirinya telah mendapatkan kebenaran yang utuh dan tunggal. Sebab, kebenaran itu antah-berantah dan berjalin-kelindan antara yang satu dengan yang lain.

Akhirnya, apoligia pro libro suo, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritis-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya. Wallahu A’lam

DAFRTAR PUSTAKA

Al-Asymani, Muhammad Said. Nalar Kritis Syari’ah. Yogyakarta: LKIS, 2004

Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: RM Books, 2007.

Azhar, Muhammad. Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Isla., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Budiono, Abdul Rachmad. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.

El Fadl, Khaled Abou. And God Knows The Solders, The Authoritative and The Authoritarian in Islamic Discourses, Maryland: University Press of America, 1997

­­­­­­­­________. Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan, Jakarta: Serambi, 2006

________. Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women. Oxford: Oneworld Publications, 2001.

Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia. Yogyakarta: LkiS, 2005

Madjid, Nurcholis. Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan, 1993.

Philips, Abu Ameena Bilal. Asal-Usul Perkembangan Fiqh. Bandung: NuansaMedia, 2005.

Schacht, Joseph. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Islamika, 2003.

Sirry, Mun’im A.. Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Thontowi, Jawahir. Islam, Polotik, dan Hukum. Yogyakarta: Madyan Press, 2002

Yazid, Abu. Islam Akomodatif. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zahro, Ahmad. Tradisi Intelektual NU. Yogyakarya: LkiS, 2004.

By Fawaidurrahman Posted in Fikih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s