KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN HADIST (Melacak yang Terlupakan)

oleh: Fawaidurrahman

PENDAHULUAN

Kajian tentang perempuan dan kesetaraan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut dalam tiap ruang dan waktu. Sekalipun telah berulang-kali dibahas dalam banyak ruang, selalu saja ada upaya penyegaran yang tidak kalah signifikan untuk mengkaji ulang tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oeh sebuah konstruk masyarakat yang seolah menempatkan perempaun dalam posisi minor, dari dahulu, mungkin, hingga sekarang.

Hal tersebut masih terasa janggal dalam tataran realitas keindonesiaan. Walaupun presiden ke-empat tiada lain adalah seorang perempuan, kejanggalan itu tampak semisal pada kuota perempuan dalam kursi parlemen yang hanya diberi jatah 30% (tiga puluh persen). Penulis masih curiga, jangan-jangan adanya kuota 30% tersebut masih karena “keterpaksaan demokratisasi simbolik”. Sebab realitasnya, jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen hanya sekilintir orang, tidak sampai 30%.

Demikian halnya pada ranah ibadah (baca: shalat). Perempuan masih dianggap tidak qualified untuk memimpin shalat, bahkan ada yang mengharamkan. Hal ini dalam diamati ketika Pada 18 Maret 2005, seorang Amina Wadud Muhsin, seorang feminis Islam dari Amerika Utara, memimpin shalat Jum’at yang diikuti oleh 100 orang jamaah, baik laki-laki maupun perempuan di sebuah gereja Anglikan, Manhattan, New York, AS. Peristiwa ini mendapatkan kecaman publik, tidak hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia, bahkan sekelompok orang di Amerika mengancam akan meledakkan bom di tempat berlangsungnya shalat Jumat yang sedianya akan dilakukan di Sundaram Tagore Gallery. Namun, dengan pertimbangan keamanan, akhirnya dipindahkan di gereja.[1] Ironisnya, diantara orang-orang yang mengecamnya ada yang sekelamin dengan Amina Wadud, khususnya muslimah Indonesia yang memang masih merasakan “tabuisme” terhadap hal-hal yag terkait dengan wacana kesetaraan gender.

Terkait dengan fenomena tersebut, makalah ini akan mencoba melacak perspektif hadis tentang kepemimpinan perempuan secara global yang akan mencoba untuk sedikit melakukan warming up, kemudian mencoba menawarkan sebuah upaya rekontruksi terhadap konstruk kemapanan dalam masyarakat yang terkait tentang kepemimpinan yang masih cenderung patriarkhal. Selamat membaca.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Kepimpinan Perempuan dalam “Teks” Hadis

Ada sebuah hadis yang selalu dijadikan sebagai alat untuk melegimasi superioritas seorang laki-laki dalam kepemimpinan. Yakni sebauh riwayat Abi Bakarah r.a;

حدثنا عثمان بن الهثيم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: “لقد نفّعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّام الجمل بعدما كدتُ أن ألحقَ بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لمّا بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة”[2]

“….Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.””

Letak kata kunci dari matan hadis tersebut adalah kalimat لن يفلح  dimana “lan” memiliki fungsi sebagai huruf nafi lil-istiqbal, yang menafikan kemungkinan yang akan terjadi. Sementara ”yuflih” yang berasal dari fi’il madhiaflaha” dalam kamus al-munawwir memiliki arti berhasil baik (sukses; najah)[3] terdiri dari fi’il mudhari’ memberikan pemaknaan akan sebuah kesuksesan pada waktu itu dan atau di masa mendatang. Kemudian kalimat “wallau” yang memiliki arti menguasakan atau mempercayakan.

Yang perlu disoroti dari bangunan kalimat tersebut adalah tiadanya forbidden statement (ungkapan pelarangan), melainkan sebatas “peramalan” akan sesuatu yang masih belum pasti karena masih bersifat asumtif yang tidak niscaya, walaupun “disampaikan oleh Nabi”. Tapi kemungkinan mengandung makna lain di balik statemen tersebut, masih perlu untuk dilacak bersama lewat sentuhan historis-sosiologis.

Hadis diatas diriwayatkan oleh seorang Bukhari yang dalam pemahaman ulama’ salaf semua hadisnya tidak perlu dipertanyakan, sehingga sebagian besar ulama menerima bulat-bulat hadis ini. Memang, secara sanad, hadis tersebut memiliki mata-rantai perawi yang dalam perspektif kritikus hadis “kesemuanya” dipandang siqah. Dengan demikian, besar kemungkinan—untuk tidak mengatakan pasti—hadis tersebut ittshal, benar-benar merupakan hadis Nabi.

Namun demikian, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa perawi pertama (Abu Bakrah) pada masa khalifah Umar bin Khattab, pernah dihukum cambuk karena memberi kesaksian palsu terhadap tuduhan zina al-Mughiroh bin Syu’bah.[4] Dalam menguji kualitas hadis, ittishal as-sanad tidak hanya menjadi persyaratan, melainkan kualifikasi dalam segi moralitas perawi juga dapat menjadi salah satu unsur valid atau tidaknya sebuah hadis.

Karena riwayat mengenai kecacatan Abu Bakrah banyak tidak terbaca oleh para kritikus hadis yang lain, hadis tersebut berimplikasi pada konstruk pemikiran ulama’ salaf serta-merta memberikan larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan dengan memberikan persyaratan adanya keharusan berjenis kelamin laki-laki untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut tampak dalam pelbagai pendapat Imam Ghazali, Ibn Hazm, Kamal ibn Abi Syarif, dan Kamal ibn Abi Hammam, yang menurut Yusuf Musa, para imam tersebut mensyaratkan seorang laki-laki untuk dapat diangkat menjadi pemimpin.[5]

B. Melacak Yang Terlupakan

Terlepas dari riwayat tentang kecacatan Abu Bakrah, dalam memahami hadis tersebut perlu dicermati keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan (social setting). Sebelum Nabi menyampaikan statemen tersebut, Nabi pernah mengirim surat kepada banyak pembesar negeri sekitar arab untuk memeluk Islam. Kisra Persia merupakan salah satu pembesar yang dikirim surat oleh Nabi yang kemudian pembesar Persia menyobek surat Nabi tersebut. Dengan kejadian tersebut Nabi mengeluarkan sebuah statemen “Orang yang merobek surat itu, dia pun akan dirobek-robek (akan mengalami kekacauan).”[6]

Jelang beberapa decade, kerajaan Persia mengalami kekacauan dalam berbagai bidang seperti halnya yang menjadi hipotesa Nabi. Raja persia dibunuh anaknya sendiri. Kerajaan kemudian diganti kepada anak perempuannya (Buwaran), yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia karena memang tidak memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristis kepemimpinan lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa (harsh: tamak).[7]

Hadis tentang kepemimpinan perempuan diatas tidak bisa dipisahkan dari hadis kedua (أن يمزق كل ممزق) yang juga dapat menjadi asbab al-wurud mikro dari hadis pertama. Dengan demikian, hadis yang mengandung pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin merupakan hipotesa Nabi, informasi, atau boleh jadi doa Nabi karena kerajaan Persia telah merobek surat ajakan damai masuk islam dari Nabi.

Kalau kita lebih jauh menjangkau konteks makro dari social-culture masyarakat dimana Nabi pada waktu itu menyampaikan statement tersebut, kita akan mendapatkan suasana yang memang—lagi-lagi—patriarkhal. Dimana perempuan masih tidak memiliki wibawa di mata masyarakat arab—atau bahkan di mata dunia. Sangat kecil kemungkinan suatu tatanan masyarakat akan mencapai tingkat kesejahteraan jika orang yang memimpin itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Sebab, salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu perempuan tidak memiliki wibawa untuk menjadi pemimpin.

C. Analisa-Kritis Kepemimpinan Perempuan

Dengan berbagai deskripsi diatas, penulis tidak mendapatkan adanya sebuah pelarangan yang bersifat syar’i terkait dengan kepemimpinan perempuan. Mengalisa hadis diatas, penulis mendapatkan tiga (3) subject matter yang dapat dijadikan sebuah kunci utama dalam mengkritisi hadis tersebut. Pertama, tentang status perawi pertama (Abu Bakrah) yang menurut sebagian kritikus hadis memiliki cacat moral.

Kedua, asbab al-wurud mikro yang menurut penulis sangat politis, spesifik, dan tidak rasional jika dipaksakan untuk menjeneraliris realitas masyarakat yang berbeda baik ruang maupun waktu. Ketiga, social-setting makro dari masyarakat pada waktu itu yang masih sangat patriakhal, sehingga kepemimpinan perempuan masih perlu untuk dihindari karena perempuan pada waktu itu masih unqualified.

Dengan demikian, adanya penafsiran yang kemudian menjadi alat untuk melegitimasi superioritas laki-laki dalam kepemimpinan, perlu untuk didekonstruksi. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.[8] Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan, kapasitas, ghiroh, dan skill. Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.[9]

Sejauhmana seorang pemimpin dapat bertanggungjawab dengan semua kinerja secara professional, itulah kunci utama dalam sebuah kepemimpinan yang diserukan oleh Nabi dengan statemennya:

كلكم راع وكلكم مسوءول عم رعيته, متفـق علـيه عن ابن عمر به مرفوعا.[10]

Hadis tersebut dapat menjadi alat untuk membendung justice claim terhadap pelbagai stigma miring kepemimpinan perempuan. Adanya penafsiran secara parsial terhadap hadis yang dijadikan alat untuk memposisikan perempuan inferior dari laki-laki perlu untuk mendapat sentuhan kritis. Disinilah perlunya kita kembali kepada prinsip mengambil apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif yang sesuai dengan kondisi dimana dan kapan kita berada.

Dengan demikian, siapapun dapat menjadi seorang pemimpin. Yang terpenting adalah sejauhmana dia memiliki kreteria seorang pemimpin yang menurut Ibn al-Qayyim dia “benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan kerusakan dari mereka, sekalipun ia tidak dilakukan oleh Nabi Saw dan tidak diturunkan dalam teks-teks wahyu”[11]

PENUTUP

Dengan ekplorasi sekaligus analisa diatas, bone of contention yang penulis dapatkan, bahwa faktor jenis kelamin tidak dapat menjadi kendala dalam proses menjadi seorang pemimpin. Entah perempuan maupun laki-laki sah untuk memimim, jika secara kualitas telah memenuhi kreteria kepemimpinan yang ideal.

Hadis ataupu teks yang lain yang salama ini dijadikan alat untuk mensubordinasi posisi perempuan harus dikaji ulang terkait kualitas, social-setting, historisitas, dan konten dari teks tersebut. Jangan-jangan, teks tersebut tidak bersifat teologis, melainkan sosiologis-politis yang dalam pemaknaan Asghar dikelompokkan dalam nash practice-contextual.[12]

Ketika teks baik ayat maupun hadis bersifat sosiologis-politis, teks tersebut tidak dapat dijadikan alat untuk menjeneraliris terhadap pelbagai hal yang telah mengalami dinamisasi. Dalam artian, teks tersebut selesai pada saat teks itu ada dan tidak dapat dipaksakan untuk konteks yang lain. Sesuai dengan prinsip ushul fikih “الحكم يدور مع علته وجودا وعدما”.

Apologia prolibro suo, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah tafsir manusia, pembahasan tentang kepemimpinan perlu untuk selalu dikaji ulang. Sebab, Tafsir sebagai metode ijtihad untuk memahami maksud Syari’ dalam kaitannya dengan realitas sosial yang berkembang, pasti bersifat dinamis dan relatif. Dinamis artinya bergerak mengikuti tuntutan realitas dan relatif berarti kebenarannya tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan konteks sosial tertentu. Tafsir-tafsir yang terkait dengan fenomena alam dan sosial tidak bersifat final dan mutlak. Sepanjang peradaban Islam, tafsir-tafsir ini mengalami perubahan dan penyesuaian dengan bukti-bukti pengetahuan alam dan sosial. Wallahu a’lam.


DAFTAR PUSTAKA

Al-Asir, Ibn. Usd al-Gabah fi Tamyiz al-sahabah. t.t.: Dar al-Fikt, t.t.

Al-‘Asqolani, Ibnu Hajar. Fath al-Bāri: Syarh Shahih al-Bukhari. Jus VIII. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. IV, 2003.

As-Sikhawi, Syamsuddin Muhammad. al-Maqosid al-Hasanah. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.

Engineer, Asghar Ali. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.

Ilyas, Hamim dkk.. Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”. Yogyakarta: elSAQ Press dan PSW, cet. III, 2008.

Nasution, Khoiruddin. Fazlur Rahman tentang Wanita. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.

Munawwir, A.W. Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Prograsif, Edisi II, Cet. XIV, 1997.

Subhan, Zaetunah. Perempuan dan Politik dalam Islam. Yogyakarta: LKIS, 2006.

Yusuf Musa, Muhammad. Politik dan Negara dalam Islam. terj. M. Thalib. Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.

Sumber lain:

http://www.rahima.or.id/


[1] diakses tanggal 31 Maret 2008 dari http://abdennurprado.wordpress.com/2005/03/10about-the-friday-prayer-led-by-amina-wadud.

[2] Ibnu Hajar al-‘Asqolani, Fath al-Bāri: Syarh Shahih al-Bukhari, Jus VIII, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. IV, 2003), hal. 160. Hadis tersebut juga dapat dilacak dalam Syamsuddin Muhammad as-Sikhawi, al-Maqosid al-Hasanah, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), hal. 343. Dalam kitab ini disertai perbandingan dengan riwayat-riwayat yang lain semisal riwayat at-Thabari yang menyatakan “لن يفلح قوم يملك رأيهم إمرأة”  atau riwayat Ahmad “لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إمرأة” dan sebagainya.

[3] A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Prograsif, Edisi II, Cet. XIV, 1997) hal. 1070.

[4] Riwayat tersebut penulis temukan dalam Hamim Ilyas, Perempuan…,hal. 287 yang juga dinisbatkan terhadap kitab karangan Ibn al-Asir, Usd al-Gabah fi Tamyiz al-sahabah, (t.t.: Dar al-Fikt,t.t.), V: 38.

[5] Hal tersebut dapat dilacak dalam Muhammad Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, terj. M. Thalib (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hal. 60. Hal serupa juga pernah dibahas oleh Nizar Ali, ”Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik” dalam Hamim Ilyas,dkk, Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”, (Yogyakarta: elSAQ Press dan PSW, cet. III, 2008), hal. 380.

[6] Kejadian itu tertuang dalam sebauh hadis “أن يمزق كل ممزق” untuk lebih lengkapnya lacak dalam Ibnu Hajar al-‘Asqolani, Fath al-Bāri… hal. 159.

[7] Ibid. hal. 161

[8] Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: LP3ES 1994), hal. 59.

[9] Zaetunah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam (Yogyakarta: LKIS, 2006), hal. 39.

[10] Syamsuddin Muhammad as-Sikhawi, al-Maqosid…hal. 325

[11] Hal ini penulis temukan dalam http://www.rahima.or.id yang diposting pada Senin, 08 Juni 2009 10:59

[12] Asghar Ali Engineer, Hak-Hak… hal. 61. Lihat juga dalam Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002), hal. 103.

2 comments on “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN HADIST (Melacak yang Terlupakan)

  1. Ping-balik: Web Hidup Mulia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s