“GUS DUR TIDAK BOLEH MATI”()

Sebuah refleksi mengenang kepergian Gus Dur upaya membaca Gus Dus di mata seorang Fawaidurrahman (Penulis).

Oleh: Fawaidurrahman

Prolog

Greg Barton, sebagai mana dikutip oleh A. Gaffar Karim, menilai Gus Dur sebagai salah seorang pemikir Islam liberal di Indonesia, meskipun ia tidak pernah secara formal mengenyam pendidikan tinggi sekuler, seperti Nurcholish Madjid, dkk. Secara lebih lanjut Fachri Ali berpendapat bahwa dalam batas-batas tertentu, Gus Dur adalah agamawan dan pemikir yang paling liberal di Indonesia, dan belum tertandingi oleh Nurcholish Madjid.[1]

Gus Dur memang unik. Ia merupakan fenomena tersendiri dalam penampilannya sebagai seorang tokoh dari gerakan Islam tradisionalis. Bukan saja hanya pemikirannya yang sering dianggap liberal, tapi dia juga memiliki gagasan-gagasan yang sering menimbulkan kontrofersi.[2] Selain itu, yang turut mempengaruhinya yaitu dari segi kultural, Gus Dur melintasi tiga model budaya yaitu pesantren, Timur Tengah dan Barat.[3]

Jika dikaji lebih dalam, dunia pesantren sangat hierarkis, tertutup, penuh etika dan formal. Budaya Timur Tengah terbuka dan keras. Semantara, budaya Eropa (Barat) cenderung liberal, sosial dan sekuler. Dengan demikian, hemat penulis, telah terjadi “perkawinan silang” dalam ranah pembentuan kepribadian yang kemudian menyebabkan pendapat-pendapat Gus Dur terkesan berbeda dengan pendapat mayoritas.

Pada sisi lain,  budaya Timur yang santun, tertutup dan penuh basa-basi, dan budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal juga dielaborasi oleh Gus Dur baik dalam pemikiran maupun kultur. Hal tersebut dapat dilihat pada pemahaman keagamaan dan ideologi Gus Dur yang sulit diidentifikasi apakah tradisional, ideologis, fundamentalis, modernis atau sekuler. Demikian halnya dalam hal pemikiran, apakah konservatif, ortodoks, liberal atau radikal. Akhirnya, jadilah pribadi Gus Dus selalu kelihatan dinamis dan “sulit dipahami.”

Namun demikian, Gus Dur merupakan sosok santri yang menjelma menjadi cendekiawan rakyat dan pemimpin politik yang sangat berpengaruh. Pengaruh itu bisa diraih karena pengetahuannya yang luas terhadap persoalan masyarakat dan pengetahuan agamanya yang mendalam serta kemampuannya untuk meramu pengetahuan tentang masyarakat dan agama itu menjadi pengetahuan baru yang kemudian menjadi kunci pembuka untuk memahami dinamika masyarakat dan solusi atas persoalannya.[4]

Sekilas tentang Pemikiran Gus Dur

Gus Dur memandang bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam), karenanya seperti konsep dasar agama Islam dalam apa yang disebut sebagai tujuan syariat (maqashid as-syari’ah) yang pertama hifz ad-din diterjemahkan dengan keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama.[5] Dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia Gus Dur banyak menyorotinya jauh sebelum ia menjadi Presiden.

Selain itu, pembelaannya bisa dilihat bagaimana Gus Dur sering mengatakan bahwa umat Islam tidak boleh melarang umat agama lain mendirikan tempat ibadah. Dalam hal ini, Ia ingin menegaskan bahwa kita harus toleran dengan pemeluk agama lain, rukun, dan bahkan sering kerja sama.[6] Dalam kedekatannya dengan umat beragama lain, dapat dilihat dalam kebijakan pengakuan terhadap Kong hu cho, maupun kunjungannya ke Israel pada saat mayoritas umat Islam Indonesia kebakarang jenggot ketika mendengar nama Israel..[7]

Faktor kedekatannya dengan agama lain yang bersumber dari pemikiran yang ditransformasikan dalam sikapnya yang aneh bahkan nyleneh ini merupakan kasus yang menarik untuk dikaji, khususnya yang berkaitan dengan persoalan proses keagamaan dan kebangsaan yang tengah berlangsung dinegeri ini. Dalam hal agama kaitannya dengan konteks keindonesiaan Gus Dur melakukan pribumisasi Islam yang menurut Al-Zastrouw Ng merupakan upaya mendialogkan agama dengan realitas sosial, disaratkan adanya integrasi yang utuh antara agama dan kebudayaan, tanpa menghilangkan esensi dan ruh dari agama itu sendiri.[8]

Menurutnya, untuk membangun negara demokrasi haruslah dibutuhkan kesadaran dan keikutsertaan semua warga negara, yang itu berarti tanpa memandang perbedaan agama. Dan lebih jauh, ia mengatakan bahwa teologi diserahkan saja pada masing-masing agama dan keyakinan. Kerena hanya dengan begitu semua agama akan mampu memperjuangkan proses demokrasi secara bersama-sama.[9]

Berbagai hal yang dilakukan oleh Gus Dur terkait dengan kebebasan beragama dan demokratisasi telah banyak membawa perubahan di Indonesia. Pengakuan tersebut juga telah mengantarkannya pada penerimaan hadiah Magsaysay (Filipina) untuk Gus Dus. Hadiah tingkat Asia itu diberikan atas keberhasilan Gus Dur di bidang pengembangan toleransi dalam kehidupan beragama, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta perjuangan peningkatan kehidupan demokrasi di tanah air.[10]

Secara lebih jauh, dalam tulisannya yang berjudul  “Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara”, Gus Dur memandang bahwa Pancasila adalah asas dari Nahdlatul Ulama, sedangkan Islam adalah aqidahnya.  Negara tidak harus berbentuk negara Islam, yang penting tidak bertentangan dengan agama Islam.[11] Dari pendapat inilah Gus Dur memandang agama secara historis mengisaratkan relasi kuasa antara agama dan negara memperlihatkan semacam hubungan simbolik dalam pemberian legitimasi. Proses pemberian legitimasi bisa dari agama atas negara, bisa pula dari negara atas agama.

Dalam hal ini Gus Dur lebih memilih pola hubungan antara agama dan negara terpisah, kerena masing-masing mempunyai otoritas tersendiri. Namun, negara harus memberikan jaminan yang konkret. Upaya Gus Dur dalam pemikiran dan politik menjadi peretas jalan penghubung antara masyarakat dan negara, dan pada saat yang sama berhasil mendamaikan hubungan agama dan negara melalui konsep Islam sebagai etika sosial, dan juga hubungan agama dan masyarakat melalui konsep pribumisasi Islam.[12]

Perjuangannya membela hak-hak agama minoritas diwujudkan dengan jalan dicabutnya Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 oleh pemerintah mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang selanjutnya Ia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat cina. Dalam keputusannya, Ia menimbang bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Selain itu, bahwa pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat. Dus, Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 perlu dicabut. Dalam keputusannya tersebut Ia beralasan bahwa Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[13]

“Gus Dur Tidak Boleh Mati”

Gus Dur telah pergi. Kepergiannya mengandung pesan bahwa dia juga manusia yang ada kalanya datang dan pergi. Suatu ritual yang tidak dapat dipungkiri oleh Rasul sekalipun. Rasul boleh mati, tapi risalahnya harus tetap hidup. Demikian juga Gus Dur. Dia boleh saja mati, namun “risalah Gus Dur tidak boleh mati” dan harus tetap hidup untuk terus dikaji dan diolah demi menemukan sebuah konsepsi yang lebih bermuatan maslahah bagi kesejahteraan masyarakat akar rumput.

Gus Dur di mata penulis lebih sebagai sosok dekonstruktif yang selalu  meneriakkan spirit pembaharuan (al-ijad) dari pada sekedar tranformasi (al-Muhafadhah dan al-Akhdzu) sebagai manifetasi prinsip Islam Shalih fi kulli zaman wa makan. Oleh sebab itu, penulis sepakat dengan asumsi Muhaimin yang menyatakan bahwa pemikiran Gus Dur selalu mencerminkan hal-hal mendasar yang menjadi karakteristik Syariat Islam. Pertama, kepedulian keada kepentingan kemanusiaan dalam arti luas; kedua, watak dinamis yang melekat di dalamnya sebagai cerminan dari sifat ajaran Islam; ketiga, kesediaan untuk bersikap terbuka terhadap ajaran dan peradaban lain sebagai manifestasi kosmopolitanisme peradaban Islam.[14]

Dengan demikian, NU secara khusus dan umat Islam secara umum seharusnya menjadi muslim yang kuat (qowi) yang tidak mudah kaget dengan berbagai isu kontemporer ataupun ketika ada teori baru dari luar Islam. Kita harus beranjak dari konsep “al-Muhafadzah ‘ala al-Qodim al-Shaleh, wal-Akhdzu bil-Jadid al-Ashlah” menuju “al-Muhafadzah ‘ala al-Qodim al-Shaleh, wal-Ijad bil-Asya’ al-Anfa’ wal-Ashlah.

Dengan adanya perubahan prinsip tersebut penulis meyakini umat islam tidak hanya bisa melakukan the Islamication of Knowledge terhadap berbagai teori barat yang selama ini seringkali dilakukan oleh para alumni lulusan barat semisal Nur Cholis, Amin Abdullah, Ulil Abshar dan sebagainya. Melainkan lebih kepada upaya menciptakan teori baru yang lebih pure dari kreatifitas pemikiran umat Islam, yang tentunya tanpa adanya ekstrimitas penolakan terhadap teori barat.

Epilog

Akhirnya, apoligia pro libro suo, tiada gading yang tak retak. Gus Dur boleh mati. Tapi kematian Gus Dur bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses diaspora intelektual yang mencoba mamatahkan nalar positifis-logosentris. Wallahu A’lam.


[1] A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia, cet,ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1995), hlm.97

[2] Abd. Rohim Ghazali, Gus Dur Dalam Sorotan Cendekiawan Muhammadiyah, cet,ke-1, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm.79.

[3] Khairul Anam, Peran Politik Kiai NU di Tengah Krisis Multidimensional; (Study Kritis Terhadap Peran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Presiden RI dan Kiai NU Dalam Konsistensi Pribumusasi Nilai-nilai Keislam, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. hlm.147.

[4] A. Muhaimin Iskandar, Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia, cet,ke-1, (Yogyakarta: KLIK.R dan DPP PKB, 2007), hlm. 28.

[5] A. Muhaimin Iskandar, Gus Dur… hlm.14.

[6] Abd. Rohim Ghazali, Gus Dur …hlm.86.

[7] Ibid, hlm.79.

[8] M. Fajrul Falaakh, dkk, Membangun Budaya Kerakyaan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU, cet,ke-1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 135.

[9] Ibid, hlm.368.

[10] Ibid, hlm.214.

[11] Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), Passing Over, Melintasi Batas Agama, cet,ke-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2001), hlm.166.

[12] A. Muhaimin Iskandar, Gus Dur,…hlm.25.

[13] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.

[14] A. Muhaimin Iskandar, Gus Dur,…hlm. 13

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s