PERGESERAN PARADIGMA DALAM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PIDANA MATI DI INDONESIA

Oleh: Fawaidurrahman, SHI.

Prolog
Paradigma merupakan sumber, fondasi, asal dan awal dari keberadaan dan perkembangan ilmu hukum. Paradigma merupakan nilai-nilai dasar yang telah diyakini kebenarannya oleh komunitas ilmuwan (ahli hukum), dan untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu hukum ketika berhadapan dengan realitas. Sebagai unit konsensus yang paling luas dan mendalam mengenai nilai-nilai dasar, paradigma dapat digunakan untuk membedakan suatu jenis ilmu hukum dengan ilmu hukum yang lain, sekalian penganut-penganutnya.[1]
Paradigma lahir dari pandangan manusia terhadap Tuhan, manusia dan alam, serta hubungan di antara ketiganya. Nilai-nilai yang melekat pada entitas-entitas itu dapat diyakini kebenarannya atas dasar keyakinan yang diperoleh melalui kontemplasi maupun merupakan hasil pertimbangan akal terhadap realitas empiris.[2]

Paradigma tidak mesti dan tidak harus rasional, akan tetapi dapat irasional. Kalaupun manusia berusaha merasionalkan paradigma akan tetapi gagal, bukan berarti sebuah paradigma salah. Keterbatasan akal, tidak boleh mengatasi paradigma. Kebenaran yang diperoleh dengan perantaraan wahyu misalnya, menjadi “terberi” bagi seorang Nabi dan pengikut-pengikutnya. Paradigma dapat menjangkau nilai-nilai religius, dan dengan begitu ilmu hukum menjadi bersifat sakral. Namun tak tertutup kemungkinan bahwa paradigma lahir dari nilai filosofis sekuler sebagaimana umumnya dianut ilmu hukum Barat, sehingga ilmu hukum bersifat profan.[3]
Sunatullah menunjukkan bahwa tidak ada paradigma hukum yang normal dan berjaya sepanjang jaman. Ia juga memiliki masa berlaku. Ketika paradigma dalam hukum normal gagal menghadapi realitas, sehingga dalam hidup dan kehidupan ditemukan keganjilan-keganjilan (anomalies), maka mulailah orang menaruh keraguan dan mempertanyakan kenormalan tersebut. Misalnya, ketika paradigma ilmu hukum selalu mengajarkan tentang kepastian, ketertiban, keteraturan, sementara itu realitas yang terbentang justru menunjukkan adanya pemahaman dan pengamalan ilmu hukum yang simpang-siur, acak, majemuk, sehingga tidak pasti, tidak tertib dan tidak teratur.

Realitas demikian itu tidak sejalan, menyimpang bahkan bertentangan dengan asas dan doktrin ilmu hukum normal yang selalu mengajarkan kepastian, ketertiban dan keteraturan tadi. Apabila paradigma ilmu hukum normal tidak mampu lagi mengakomodasi keganjilan-keganjilan itu dengan baik, maka sejak saat itu kenormalan ilmu hukum goyah sehingga menjadi ilmu hukum abnormal.[4]

Hukum pidana—sebagai hukum yang bersifat publik dan sub-kajian dari keilmuan hukum—menempati posisi signifikan dalam kajian hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan di dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan.[5]

Hukum pidana memiliki muatan materi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusian yang mengakibatkan hukum pidana acapkali mengalami dilema yang cukup krusial. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Dengan demikian, paradigma dalam hukum pidana sering menjadi perbincangan serius guna mencari konsep yang benar-benar menyentuh substansi hukum yang berkeadilan tanpa menafikan kepastian hukum dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Realitas tersebut tidak terlepas dari perkembangan main-set masyarakat—terutama para ahli hukum—dalam memandang realitas hukum dan kemudian mengkajinya. Perkembangan main-set tersebut di tangan para ahli menjelma menjadi suatu paradigma yang kemudian akan diikuti dan dikaji ulang oleh generasi penerusnya. Seolah-olah menjadi beban bagi generasi penerusnya untuk melakkan konstruksi kritis terhadap paradigma sebelumnya.[6]

Pergulatan paradigma lama dengan paradigma baru dalam keilman hukum tiada lain merupakan bentuk dari pencarian kebenaran dan keadilan yang memang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Kegelisahan dan kekecewaan muncul ketika yang diperoleh hanya kebenaran dan keadilan relatif. Memang, kebenaran dan keadilan absolut tidak mudah diperoleh, kecuali dengan paradigma hukum yang benar. Manusia tidak boleh menyerah dan pasrah dengan kebenaran dan keadilan relatif. Perburuan harus terus dilakukan. Kualitas paradigma hukum pun perlu terus diperbaharui. Maka menjadi keniscayaan bahwa paradigma hukum terus berubah, bergeser dan berkembang. Dengan demikian paradigma hukum bersifat dinamis, bukan statis.
 
Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan dengan mempertanyakan sejauhmana pergeseran paradigma dalam ilmu hukum dapat memperngaruhi eksistensi hukuman mati dalam tatanan hukum Indonesia.
 
Pergeseran Paradigma Hukum Pidana: dari Retributif ke Restoratif

Paradigma normal yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah paradigma keadilan retributif. Dalam pandangan Jan W. De Keijser dikatakan bahwa dalam mengkonsepsikan pemidanaan hanya yang bersalah yang dapat dipidana dan yang bersalah hanya dapat dipidana sebatas ganjaran atas kesalahannya. Menurut H.L.A Hart dikatakan bahwa restribusi dalam distribusi pemidaan adalah balasan yang setimpal atas tindak pidana. Dalam karakter retributivisme memberikan perlindungan kepada individu terhadap pemidanaan yang tidak proporsional dan tidak adil hanya untuk kepentingan kemanfaatan.

William Pompe berpendapat retribusi atas kesalahan merupakan justifikasi umum atas pemidanaan. Konsep retribusi didasarkan pada pemahaman atas intuisi kolektif yang dilengkapi dengan gangguan objektif tatanan moral dalam hubungannya dengan kesalahan pribadi pelaku tindak pidana. Tatanan moral sebagai tatanan atas keinginan bebas dari manusia yang terstruktur oleh hukum moral. Menurut Muladi teori retributif teologis dalam tujuan pemidanaan bersifat plural yang menganjurkan mengartikuasikan beberap fungsi sekaligus[7].

Dalam teori retributif [8]adanya kesalahan merupakan syarat yang paling utama dan dalam kaitannya terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan terhadap pelaku. Substansi dari teori retributif adalah pidana pembalasan, hampir sama dengan konsep qishos dalam hukum pidana Islam. Teori ini memandang korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti terpidana memperlakukan korban.

Seiring dengan perkembangan keilmuan hukum dan persentuhannya dengan berbagai ilmu sosial, muncul arus arus baru yang membawa gelombang paradigma keadilan restoratis. Restoratif dikemukakan oleh Howard Zehr sebagai penemu teori ini secara umum mengatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan-hubungannya. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan-keadaan tersebut menjadi baik. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan komunitas dalam rangka mencari solusi-solusi yang mengedepankan perbaikan, rekonsiliasi dan meyakinkan kembali.[9]

Dilanjutkan oleh Walgrave yang mengatakan bahwa teori keadilan restoratif adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari hasil tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluargannya dapat kembali pada keadaan yang semula seperti sebelum terjadi tindak pidana.  Teori ini berasal dari tradisi common law dan tort law yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum.[10]

Menurut teori ini pemidanaan meliputi pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk-bentuk lain selain pidana penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat. Keadilan restoratif mendeskripsikan keadialan sebagai paradigma yakni lensa untuk memahami realitas yang terlihat. Selanjutnya Kent Roach Keadilan restoratif sebagai bagian dari teori keadilan harus direkonsialisasikan dengan teori keadilan retributif dalam aplikasinya.[11]
 
Implikasinya dalam Pidana Mati
Dalam komunitas hukum maupun kalangan masyarakat umum, fenomena pro dan kontra tentang masalah pidana mati bukanlah hal yang baru. Meskipun bersifat temporer, polemik mengenai hal ini biasanya akan selalu muncul setiap kali ada penjatuhan pidana mati oleh pengadilan atau ada eksekusi terhadap putusan pidana tersebut.

Secara faktual, hukum pidana Indonesia masih menggunakan pidana mati karena dianggap masih efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP nasional yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok. Selain itu pada hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan hukuman mati sebagai sanksi dari pelanggaran perbuatan tersebut. Faktor yang melatar belakangi masih digunakannya pidana mati sebagai saranan politik kriminal di Indonesia adalah bahwa hukuman mati memiliki tingkat efektifitas lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapi) disamping juga lebih hemat.

Implemantasi pidana mati di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari jiwa hukum pidana Indonesia sebagai sarana penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi terlepas dari apa tujuan pidana mati itu sendiri. Pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa penjatuhan pidana hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Walaupun diwarnai dengan discenting opinion dan lingkup putusan yang terbatas dalam judicial review tindak pidana narkotika, namun putusan tersebut dipandang memiliki nilai keterwakilan atas pandangan masyarakat luas.

Beberapa tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun illegal logging dianggap pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun ekses negatif yang meluas dan sistematik bagi halayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan mayarakat. Oleh sebab itu, sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, apa yang dilakukan MK pada waktu itu mendapat apresiasi representatif.

Hukuman mati pada umumnya digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat. Secara teoritis, hukuman mati ini juga dianggap menimbulkan efek jera (detterent effect) sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Eksistensi pidana mati tidak terlepas dari masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan—sebagaimana paradigma lama hukum pidana Indoneisa yang cenderung pada keadilan retributif—menjadikan pidana mati masih dipertahankan.

Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kenyataannya, pidana mati tidak mampu mencegah kejahatan tetapi justru lebih mencerminkan sebuah kebrutalan. Seseorang tidak dapat mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga oleh karena itu tidak ada pula seorang pun yang dapat memberikan suatu kehidupan (hak hidup) ataupun kematian (hak mati) kepada sesamanya. Karena hidup adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap manusia secara kodrati sebagai anugrah/pemberian Tuhan Yang Maha Esa.[12]

Demikian halnya keberadaan sebuah sanksi pidana, khususnya pidana mati, seringkali juga dipersoalkan dengan mengkaitkan efektivitas kemampuannya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan (terutama yang bersifat general prevention). Atas dasar ini seringkali orang kemudian mudah berpandangan bahwa jika tujuan keberadaan dan penerapan pidana mati antara lain misalnya adalah untuk mencegah terulangnya kembali kejadian kasus-kasus pembunuhan sadis dan berencana atau kejahatan serius lainnya pada masa mendatang (pasca penerapan pidana mati), maka apabila dalam fakta, kasus-kasus tersebut ternyata masih sering terjadi, berarti pidana mati tidak efektif dan perlu digugat justifikasi keberadaannya.[13] Meskipun tentang efektifitas pidana dan pemidanaan tersebut, Karl O. Christiansen pernah menyatakan bahwa hal itu hakekatnya merupakan Terra in Cognita, yaitu sebuah persoalan yang memang tidak dapat diketahui atau diukur secara pasti.[14]

Demikian halnya jika meminjam konsep maqasid syariah yang ada dalam hukum Islam—walaupun dalam hukum Islam terdapat qishos—yang membagikan skala prioritas menjadi tiga macam yakni dharuriah (primer), hajiayah (sekunder) dan tahsiniyah (tertier).[15] Dalam skala kebutuhan yang bersifat primer ada 5 prinsip yang menjadi kunci dari segala macam aktifitas hukum yang tidak boleh dilanggar:
Pertama, penjagaan agama (hifz} ad-din)Kedua, terjaminnya perlindungan hak hidup (hifz} an-nafs). Ketiga, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (hifz} al-‘aql)Keempat, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (hifz} al-māl)Kelima, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (hifz} an-nasb/nasl).

Jika dikaji dengan kacamata maqasid syariah, disana terdapat prinsip pemeliharaan terhadap hak hidup, realitas pidana mati yang ada di Indonesia menjadi suatu hal yang semakin dilematis. Demikian halnya dengan prinsip pemeliharaan terhadap keturunan. Ketika terpidana mati meninggalkan anak, lantas kemudian siapa yang akan menafkahi anaknya? Sebuah pertanyaan yang sejurus kemudian menempatkan pidana mati semakin terpojok.

Persinggungan hukum dengan keilmuan sosial menuntut hukum untuk tidak hanya terpaku pada aspek normatifitas-positifis yang pada tahap selanjutnya menjadikan hukum terkesan mengabaikan aspek HAM, nilai-nilai Agama, Budaya, dan aspek-aspek kemanusiaan lainnya. Di sinilah letak pengaruh pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia yang pada beberapa decade ini lebih cenderung menggunakan pendekatan restoratif, yang menilai sejauhmana hukum dapat efektif tanpa harus melakukan upaya represif yang terkesan untuk “balas dendam”.

Substansi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sebagai ajang pembalasan. Dalam rangka memenuhi keadilan substantif tersebut, hemat penulis, perlu adanya upaya mengembalikan hukum itu pada tujuan yang benar-benar ideal; menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa melihat status dari masyarakat itu sendiri. Hukum dalam hal ini harus melihat sistem nilai yang ada dalam masyarat, bukan sistem politik.

Epilog
Pergeseran paradigma dalam kajian hukum dengan lebih mengupayakan paradigma keadilan substansaal yang dewasa ini termasnifestasi dalam bentuk restorstif memberikan dampak secara komprehensif terhadap penerapan dan penegakan hukum, khususnya dalam eksistensi hukuman mati yang semakin ditinggalkan karena dianggap melanggar sisi-sisi kemanusiaan yang paling krusial.

Namun demikian, transformasi pardigmatik pada tatanan hukum masih perlu untuk dikaji secara kontekstual. Dengan tidak menutup formula hukum bernafaskan keadilan substantif, merekonstruksi pemahaman modern terhadap fleksibelitas hukum itu sendiri. Sehingga akan menemukan pengertian, implementasi Hukum yang inklusif dan tetap elastis pada zaman modern saat ini yang banyak tersentuh dengan problematika sosial yang baru pula.

Akhirnya, apologia prolibro suo, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, paradigma apapun harus selalu dikaji secara ktiris-inovatif guna ditemukan konsep yang lebih dapat menjawab preblematika sosial. Demikian hanya tulisan ini yang masih jauh dari kesempunaan. Penulis mengharap kritis-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.


[1] Ritzer, 1996, dikutip oleh Sudjito, “Perkembangan Ilmu Hukum: dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya terhadap Hukum Agraria Nasional”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 28 Maret 2007, hlm. 2.
[2] Ibid., hlm. 3.
[3] Ibid.,
[4] Ibid., hlm. 4.
[5] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.
[6] Asumsi tersebut searah dengan pandangan Unger yang menyatakan bahwa Sudah menjadi rahsia umum bahwa pemikiran tokoh-tokoh besar meninggalkan beban bagi generasi sesudah mereka. Lacak Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 1.
[7] Purwaning M. Yuniar, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 28-29.
[8] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 17.
[9] Purwaning M. Yuniar, op.cit, hlm. 90.
[10] Ibid.,
[11] Ibid.,
[12] Cesare Beccaria dikutip oleh Soedarto, “Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia”, dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 22.
[13] M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)”, Jurnal Hukum, NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007, hlm. 192.
[14] Karl O. Christiansen dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,  2002), hlm. 229.
[15] Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika, Cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s